sanksi administratif

A.  Pengertian Sanksi Administratif

Hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil karena melanggar  Peraturan perundangan, antara lain :

·         Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;

·         Menyalahgunakan wewenangnya;

·         Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;

·         Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara;

·         Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;

·         Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

·         Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap

·         Bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;

·         Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

·         Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;

·         Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

·         Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

·         Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

·         Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

·         Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;

·         Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya ;

·         Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya tetapi yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;

·         Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina (golongan ruang IV/a) ke atas atau yang memangku jabatan eselon I;

·         Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga  dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

·         (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL diubah dengan PP no.53 Th 2010)

B.  Ketentuan mengenai Sanksi Administratif

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundangundangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

(1)   Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

o   hukuman disiplin ringan;

o   hukuman disiplin sedang; dan

o   hukuman disiplin berat.

(2)   Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

o    tegoran lisan;

o    tegoran tertulis; dan

o    pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3)   Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

o    penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

o    penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan

o    penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(4)   Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

o    penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

o    pembebasan dari jabatan;

o    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan

o    pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

C.  Prosedur Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman

(1)   Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.

(2)   Pemeriksaan dilakukan :

o   secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin, sebagaimana nomor 10.2.(3) diatas.

o   secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum,  pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin, sebagaimana nomor 10.2.(4) diatas.

(3)   Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

  

D.  Pengertian Ganti Rugi dan Tuntutan Ganti Rugi berdasar UU No.1 /2004

Pasal 59  :

(1)   Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2)   Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3)   Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

E.  Prosedur dan ketentuan Ganti Rugi (UU No. 5 Tahun 1986 ttg PTUN dan Peraturan Pelaksanaannya)

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan tergugat yang berisi antara lain pencabutan atau pembatalan Keputusan TUN yang disengketakan, dan dalam hal segketa Kepegawaian ada juga pemberian Rehabilitasi dan Ganti Rugi, maka hal-hal mengenai Ganti Rugi diatur dalam:

Pasal 120

·         Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

·         Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

·         Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

F.   Prosedur dan ketentuan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 60 (UU NO 1 Tahun 2004) :

·      Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

·      Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

·      Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

G. Sanksi Administratif Secara Umum

Dunia Notaris juga mengenal Sanksi Administratif. Ketika kita bicara sanksi administratif, maka ini adalah sanksi yang timbul sebagai spesialitas dari kajian Hukum Administratif Negara. Maka kaitannya dengan hukum notaris adalah sangat erat karena UUJN juga akan menerapkan sanksinya yang beraroma Administratif

. Mengapa penulis menggunakan istilah “aroma”? Karena sanksi-sanksi Hukum Administrasi atau sanksi administratif memiliki kekhasan tersendiri. Sehingga untuk menjawabnya perlu dilakukan perbandingan antara kekhasan yang ada di Hukum Administrasi Negara dengan Sanksi administratif yang ada di UUJN. Guna memastikan apakah benar sanksi administratif di dalam UUJN (vide: pasal 85 Undang-Undang No.30 Tahun 2004) adalah benar sanksi administratif.

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat beberapa kekhasan sanksi dalam hukum Administratsi Negara yaitu: 

·      besturssdwang atau paksaan pemerintah, yang dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau........

·      penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, yaitu sanksi yang digunakan untuk penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan  mengeluarkan ketetapan baru........

·      Pengenaan denda administratif, ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

·      Pengenaan uang paksa oleh pemerintah, ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dari pandangan Philipus M. Hadjon tersebut menjadikan dasar pembanding kita apakah yang dimaksud oleh pasal 85 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 benar adalah sanksi administratif. Adapun yang diatur dalam pasal tersebut adalah:

·      teguran lisan;

·      teguran tertulis;

·      pemberhentian sementara;

·      pemberhentian dengan hormat; atau

·      pemberhentian dengan tidak hormat

Jelaslah dapat dipahami bahwa yang mana dimaksud didalam angka satu sampai dengan dua adalah tindakan sanksi administratif berupa besturssdwang atau paksaan pemerintah. Karena ada unsur mengingatkan kearah yang sesuai peraturan. Walaupun bahasa “tegur” terkesan memaksa namun menurut penulis teguran yang dimaksud di dalam pasal tersebut sudah menjadi hal yang memaksa. Karena memang penerapan sangsi ini dilakukan berjenjang. Ketika notaris yang bersangkutan tidak mampu dipaksa dengan teguran lisan, maka akan dilakukan tindakan berupa teguran tertulis. Yang mana kadar paksaanya lebih besar dari teguran lisan.

Sementara dalam poin tiga sampai dengan lima, adalah perbuatan Hukum Administratif yaitu penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Keputusan Tata Usaha untuk mengizinkan notaris untuk membuka praktek adalah hal yang menguntungkan notaris maka jika notaris diberhentikan secara sementara maupun permanen, itu adalah perbuatan yang tidak menguntungkannya. Karena penarikan kembali keputusan yang menguntungkan dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon adalah termasuk juga pembatalan Izin untuk berbuat sesuatu.

Sehingga jelaslah apa yang diatur oleh pasal 85 UUJN adalah sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1). huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, oleh notaris.